Waduh, Jokowi Akan Menaikan BBM 40%
Tidak seperti janji-janjinya saat kampanye kemarin, saat ini tim ekonomi Jokowi akan menaikan BBM sebesar 40%, Benarkah?
Dilansir dari Republika Online, tim ekonomi Jokowi mengatakan “Yang baik ya kenaikannya dibagi-bagi. Pemerintah sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau menaikkan berarti mengurangi beban ke depan,” ujarnya usai menghadiri Soegeng Sarjadi Award di Hotel Four Season, Selasa (19/8).
Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.
Jokowi menilai, subsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN. Padahal, kata dia, jika anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program kerja lain.
Misalnya, dia mencontohkan, subsidi listrik selama ini sangat besar karena proses produksinya menggunakan BBM. Padahal, listrik sebenarnya juga bisa diproduksi menggunakan gas, batu bara, dan bio thermal, yang harga produksinya jauh lebih hemat.
“Dari itu kita sudah bisa menghemat Rp 60 sampai 70 triliun,” ujarnya.
Namun, rekomendasi Tim Ekonomi Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 40 persen secara bertahap ditanggapi santai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT).
Dia mengaku, penyesuaian harga bukanlah satu-satunya jalan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. “Siapa yang bilang?. Timnya Jokowi kan?. Bukan Jokowinya. Saya selalu nggak mau bicara kenaikan harga BBM, tapi tentang penurunan subsidi BBM. Caranya nggak harus naikkan harga,” kata Chairul Tanjung di Jakarta, Jumat (25/7/2014), seperti diberitakan Liputan6.
Sebagai contoh, lanjut CT, melarang kendaraan pribadi untuk membeli dan mengonsumsi BBM bersubsidi. Itu merupakan salah satu cara untuk bisa menurunkan subsidi BBM.
“Menurunkan subsidi BBM, jangan langsung dengan kenaikan. Yang kita harus bicarakan adalah penurunan subsidi BBM,” ucapnya.
Dia menyarankan agar pemerintahan baru mengurangi anggaran subsidi BBM. Sebab alokasi subsidi BBM sudah terlalu besar sehingga memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kenaikan harga BBM wajib dilakukan oleh pemerintah baru karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar. Daripada ini dibuang untuk suatu yang tak bermanfaat, lebih baik uangnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi permasalahan sekarang,” terang CT.
Category: Berita
